Wednesday, February 3, 2016

Uang Makan PNS Rejang Lebong Ditiadakan

SHARE

BENGKULU, SemarakNews.co.id - Uang makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dibahas oleh Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Rejang Lebong (RL) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Alhasil, uang makan yang sebelumnya dijanjikan bagi PNS yang bekerja 5 hari kerja sampai sore tersebut, ditiadakan selama 2016 ini.

Wakil ketua II Banggar DPRD RL, Zulkarnain Thaib, menyatakan bahwa pihaknya menerima usulan penggunaan dana SILPA yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) RL terkait Uang Makan. Namun, dana SILPA tersebut harus digunakan untuk hal lain, seperti dana desa, pemeliharaan jalan dan lain-lain yang bersifat vital. Sedangkan untuk uang makan, sesuai dengan usulan dari Pemda RL akan menelan dana hingga Rp 21 Miliar.

"Kita tidak membahas uang makan PNS, karena usulan tersebut tidak ada dalam pembahasan APBD 2016 sebelumnya. Dengan demikian, DPRD tidak bisa menyetujui hal tersebut, lantaran tidak ada plot dana dalam APBD yang bisa digunakan untuk uang makan," ujarnya.

Zulkarnain menjelaskan pihak legislatif sendiri juga sudah melakukan inspeksi mendadak ke beberapa instansi untuk melihat kinerja PNS pasca istirahat pada 13.00 WIB. Rata-rata, di beberapa instansi, PNS yang kembali lagi bekerja hanya sekitar 30 persen. Tentu saja hal itu membuktikan bahwa Rejang Lebong belum siap sepenuhnya untuk pelaksanaan Lima Hari kerja.

"Pemda Rejang Lebong harus lebih giat lagi mensosialisasikan hal tersebut Jauh-jauh hari terkait Uang Makan ini," lanjut Zulkarnain.

Sementara itu, Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Daerah (Sekda) RL, Zulkarnain menyebutkan bahwa polemik uang makan yang tidak didukung oleh DPRD. Hal ini bermula dari opini bahwa Uang Makan tersebut terkesan menghamburkan uang daerah. Padahal, lanjut Zulkarnain, Uang Makan tersebut adalah bagian untuk memotivasi kinerja PNS.

"Memang ada plus minus pada setiap kebijakan. Apalagi terkait pemberlakuan lima hari kerja ini, hingga berujung tidak adanya uang makan bagi PNS. Sebenarnya, penerapan lima hari kerja bisa menghemat listrik, air dan masa kerja alat elektronik, disamping peningkatan produktivitas PNS," Ujar Zulkarnain.


Ditambahkan Zulkarnain terkait mekanisme pembayaran Uang Makan PNS sesuai dengan Absen sidik jari untuk lingkungan Sekretariat, sedangkan untuk kecamatan tergantung dari Absen perharinya.[**]
SHARE

Author: verified_user