Sabtu, 13 Februari 2016

Soal Tunjangan, Pj Kades akan Perdata kan BPMPD Rejang Lebong

SHARE

BENGKULU, SemarakNews.co.id - Perjuangan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) menuntut hak mereka terus disuarakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Rejang Lebong (RL). Rencananya, beberapa hari mendatang, puluhan Pj Kades akan mendatangi kembali BPMPD RL untuk mempertanyakan kejelasan hak mereka.

Jauhari, telah ditetapkan sebagai Pj Kades Batu Panco Kecamatan Curup Utara pada Juli 2015 mengaku akan terus memperjuangkan haknya. Ia mengatakan akan mendatangi kembali BPMPD RL bersama Pj Kades yang lainnya. Beberapa bulan sebelumnya, Jauhari bersama rekan sesama Pj Kades telah beberapa kali mendatangi kantor BPMPD menuntut hak berupa tunjangan sebesar Rp. 2 juta per bulan tersebut. Namun, pihak BPMPD terus menolak tuntutan mereka tersebut. Alasannya, bahwa Pj Kades yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dibenarkan menerima penghasilan tetap dua kali.

"Yang kami tuntut berupa tunjangan jabatan sebagai Pj Kades. Dalam Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 pasal 26 dan disusul oleh pasal lainnya, sangat jelas menjelaskan bahwa Pj Kades berhak menerima tunjangan dan hak yang sama seperti Kades definitif,ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2013. Jadi, BPMPD tidak bisa mengatakan bahwa yang kami tuntut ini bukan hak kami," kata Jauhari.

Jauhari menegaskan, apabila nantinya tuntutan ini tak kunjung ada kejelasannya dari BPMPD RL, maka dirinya bersama Pj Kades lainnya akan mengambil langkah hukum, yakni melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib untuk diproses hukum perdatanya.

"Bila perlu, kami akan perdata kan BPMPD RL. Jika saat ditemui nantinya, pihak BPMPD tak kunjung mengerti peraturan UU nomor 6 tahun 2014 tersebut," tegas Jauhari.

Diwawancarai terpisah, Yudi, yang ditetapkan sebagai Pj Kades Rimbo Recap kecamatan Curup Selatan dari September 2015 mengungkapkan hal yang sama. Dirinya bersama Pj Kades lainnya juga akan mempertanyakan kembali terkait pembayaran tunjangan Pj Kades tersebut.

Menurut Yudi, isi dari UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan PP nomor 43 tahun 2013 peraturan pelaksanaan UU desa sudah sangat jelas mengatur tentang tunjangan tersebut. Yudi mengatakan isi dari kedua peraturan tersebut sangat jelas bahwa Pj Kades memiliki hak yang sama dengan Kades, baik itu dijabat oleh PNS maupun bukan PNS.

"Sebenarnya tidak perlu lagi yang namanya debat peraturan ini dan itu, sudah sangat jelas di UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2013 itu telah mengatur tentang tunjangan Pj Kades memang harus dibayarkan dan BPMPD sudah seharusnya mengakomodir itu untuk diajukan pembayarannya ke bagian keuangan," jelas Yudi.
[**]
SHARE

Author: verified_user