Jumat, 21 September 2018

Kemenkop Tingkatkan Daya Saing UMKM Dalam Negeri

Kemenkop Tingkatkan Daya Saing UMKM Dalam Negeri


JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menggelar Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2018. Rakor ini sejalan dengan upaya pemerintah bersama stakeholders untuk membangun semangat entrepreneurship dan memajukan koperasi dan UMKM yang berdaya saing, serta mampu bermain di ranah global.

“Tentu ini memiliki relevansi ditengah upaya pemerintah menjalin kokaborasi bersama-sama dengan stakeholders terkait untuk memajukan koperasi dan UMKM kita,” kata Sekretaris Kemenkop dan UKM, Meliadi Sembiring.

Kemenkop dan UKM diberi tugas dalam merumuskan kebijakan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanan kebijakan, serta program pembangunan KUMKM. Namun demikian kementerian memandang perlu sinergi dengan pemda, asosiasi UMKM, dan organisasi nirlaba seperti ICSB Indonesia dalam hal memperkuat dan meningkatkan peran strategis UMKM.

“Keberadaan ICSB Indonesia diharapkan dapat memicu dan menumbuhkan semangat kewirausahaan dan internasionalisasi UKM, sehingga dapat meningkatkan peran UKM di Indonesia dan juga dunia,” papar Meliadi.

Dengan peran strategis yang dimiliki ICSB Indonesia, maka Kemenkop dan UKM siap mendukung pengembangannya di Indonesia. Untuk itu, Meliadi mengatakan perlu ada upaya yang terkoordinir untuk mempercepat pembentukan pengurus wilayah ICSB Indonesia di seluruh provinsi dengan empat pilar pendukungnya, yakni akademisi, peneliti, pemerintah dan pelaku bisnis.
Pelaku UMKM menolak rencana penghapusan 80% kewajiban barang lokal

Pelaku UMKM menolak rencana penghapusan 80% kewajiban barang lokal


JAKARTA - Pemerintah berencana menyederhanakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait waralaba. Kabarnya 80% kewajiban pengadaan barang lokal akan dihapuskan, dan membuat pelaku industri angkat bicara.

Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun mengatakan, dalam hal penghapusan pengadaan barang lokal tersebut dinilai tidak berpihak pada UMKM. Terutama pada UMKM bidang pertanian, perikanan dan perkebunan.

“Karena Indonesia mau diambil pasarnya, juga akan dibanjiri dengan produk-produk impor di waralaba,” ujarnya.

Menurutnya, komponen lokal 80% tersebut mutlak dijalankan, pasalnya hal tersebut sudah menjadi suatu keharusan yang sifatnya untuk mengembangkan produk UMKM milik Indonesia. Selain itu dengan penghapusan tersebut berguna untuk membatasi produk impor yang beredar di industri.

“Kalau tidak, tidak ada lagi yang membatasi produk-produk impor sehingga brand luar negeri merajai waralaba di Indonesia,” tambahnya.

Ikhsan menjelaskan, selain konten lokal tersebut, kabarnya pemerintah tengah mengkaji ulang tentang penghapusan batas maksimum 150 toko modern dan 250 F&B.

Hal ini memberikan signal positif pada industri UMKM karena dapat leluasa mengembangkan usaha dan tidak dibatasi jumlah pengembangannya yang bisa ekspansi seluruh pasar Indonesia.

Dia menambahkan, selain itu Permendag Waralaba tersebut rencananya memperbolehkan penunjukan dua penerima waralaba, artinya tidak membatasi untuk satu penerima Waralaba.

Sehingga kesempatan untuk memberi satu lagi penerima waralaba dilindungi dengan Permendag. “Negatifnya, penggunaan barang lokal sudah tidak diatur lagi, barang Import merambah Indonesia,” jelasnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri kementerian perdagangan (Kemdag) Tjahja Widjayanti mengatakan, pihaknya belum mau menjelaskan tentang Permendag waralaba yang akan disederhanakan. “Ini kan masih draft jadi belum berani disampaikan,” ucapnya kepada Kontan.co.id.

Meski demikian, Kemendag saat ini terus aktif untuk melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa pelaku Industri.

Untuk itu, sebagai salah satu pelaku industri Akumindo memberikan usulan seperti buat kebijakan yang terus berpihak kepada UMKM.

Revisi Permendag tersebut menurutnya bagus, namun di satu sisi jangan membuka keran untuk UMKM lokal, di sisi lain juga menutup UMKM yang lain. “Harus singkron dan selaras,” tutupnya.

Kamis, 20 September 2018

OJK dan PT Hensel Davest Indonesia (HDI) Seirama Berdayakan UMKM

OJK dan PT Hensel Davest Indonesia (HDI) Seirama Berdayakan UMKM


SULAWESI SELATAN - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambangi kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam rangka sosialisasi POJK 13/2018 dengan tema Sinergi Dalam Membangun Ekonomi Digital di Indonesia Timur. Saat sosialisasi, OJK mengatakan harus adanya kerja sama dari berbagai pihak bukan hanya dari pihak regulator ataupun pelaku usaha, namun juga dari pihak aparat, customer, dan beberapa lembaga pendidikan untuk mendukung dan mengembangkan ekonomi digital Indonesia.

Selanjutnya, OJK meminta perusahaan fintech ikut andil dalam meningkatkan perkembangan ekonomi digital dengan cara membiayai para pelaku usaha kecil (UMKM). OJK menambahkan, dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, fintech dapat menjadi solusi bagi perkembangan para pelaku UMKM karena pasar e-commerce tidak terbatas dan dapat menjangkau skala internasional. OJK mengatakan bahwa jika ada beberapa pengusaha uggulan yang memang layak untuk dibiayai tetapi masih sangat kecil, faktor pembiayaan digital dan penjualan digital dapat menjadi solusi terbaik untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM.

Seirama dengan pendapat OJK, PT Hensel Davest Indonesia melalui platform DavestPay sudah ikut andil dalam memberdayakan pelaku UMKM khususnya toko kelontong. DavestPay merupakan aplikasi pembayaran dan transaksi online bagi UMKM. Pelaku UMKM dapat bertransaksi melalui mobile, web, SMS transaction dan API. Dalam aplikasi tersebut, konsumen dapat membayar tagihan listrik, PDAM, pembelian pulsa, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang menjadi kebutuhan konsumen sehari-hari. Masih banyaknya masyarakat Indonesia Timur yang bertransaksi di toko kelontong membuat HDI berfokus untuk mengembangkan UMKM di daerah timur dan membantu pemerintah dalam menciptakan inklusi keuangan dan cashless society sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat berkurang di bagian Indonesia Timur.
7 Daerah Tertinggal Dapat Perhatian Khusus Pemerintah

7 Daerah Tertinggal Dapat Perhatian Khusus Pemerintah


JAKARTA - Sebanyak tujuh daerah tertinggal memerlukan akselerasi lebih untuk menyelesaikan ketertinggalannya. Tujuh daerah tersebut berasal dari total 80 daerah tertinggal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes PDTT) mengungkapkan, tujuh daerah tersebut akan mendapat perhatian khusus.

"Ada 7 kabupaten yang harus diusahakan secara ekstra untuk diselesaikan dari masalah ketertinggalan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) KemdesPDTT Anwar Sanusi saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (19/9).

Ia pun menyebutkan sebagian daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus di antaranya adalah Nabire, Seram Selatan, dan Buru.

Anwar bilang ada tiga hal yang menjadi alasan daerah ini perlu perhatian khusus. Pertama ialah angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di bawah rata-rata nasional.

"Terkait IPM kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti)," teramg Anwar.

Hal itu guna meningkatkan IPM di daerah tertinggal. Pembangunan fasiitas pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah tersebut.

Hal lain yang menjadi dasar penentuan daerah tertinggal adalah akses ekonomi yang masih rumit. Selain itu, indikator yang ketiga yakni tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Anwar bilang Kemdes juga akan berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga (K/L) untuk mendorong daerah tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Pertanian (Kemtan) akan diajak untuk membangun akses ekonomi di daerah tersebut. Kementerian tersebut dapat memberikan intervensi untuk menumbuhkan aktivitas perekonomian.

Rabu, 19 September 2018

Ekonom perkirakan BI naikkan bunga acuannya sekali lagi bulan ini

Ekonom perkirakan BI naikkan bunga acuannya sekali lagi bulan ini


JAKARTA - Bank Indonesia (BI) diramal akan menaikkan bunga acuannya lagi sebesar 25 basis points (bps) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang akan digelar pekan depan. Sehingga, hingga September ini BI diperkirakan telah menaikkan bunga acuannya mencapai 150 bps ke level 5,75%.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, sebelum RDG mendatang, Federal Open Market Committee (FOMC) juga bakal menggelar pertemuan untuk pengambilan keputusan terkait kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

Josua bilang, probabilitas kenaikan bunga acuan The Fed di bulan ini melebihi 90%. "Sehingga cukup banyak pengaruhnya terhadap gerak rupiah," kata Josua di Gedung DPR, Rabu (19/9).

Saat yang bersamaan, China juga akan melakukan aksi balasan atas keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengenakan tarif impor baru terhadap berbagai produk impor China.

Hal ini juga akan mempengaruhi nilai tukar rupiah. "Jadi untuk meredam itu semua BI diperkirakan untuk naik suku bunga 25 basis points," tambahnya.

Josua menilai, level bunga acuan BI 5,75% sampai akhir tahun cukup untuk meredam defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD). Di sisi lain, dampak pembatasan impor juga diperkirakannya mulai terasa menjelang akhir tahun nanti.

Ditambah lagi, pemerintah juga telah mengupayakan agar devisa hasil ekspor (DHE) masuk ke dalam negeri. "Jadi harapan itu akan meningkatkan suplai dollar sehingga CAD di kuartal ketiga dan keempat bisa agak sedikit menurun," tambahnya.
Plt Gubernur Bengkulu Buka Rakor Gugus Tunas Reforma Agraria

Plt Gubernur Bengkulu Buka Rakor Gugus Tunas Reforma Agraria


BENGKULU - Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tunas Reforma Agraria dengan tema memperkuat sinergi dan komitmen penyelenggara Reforma Agraria di Provinsi Bengkulu, digelar di ballroom Hotel Santika, (18/09/2018)

Dalam sambutannya, Plt Gubernur menekankan tiga point penting yang harus diselesaikan bersama secara sitematis dan terukur. Hal ini menurut Plt Gubernur, reforma agraria status dan kepemilikan lahannya agar menjadi jelas.

Dikatakannya Plt Gubernur, asset reform dengan melegalisasi lahan transmigrasi melalui sertifikasi sangat penting. Lahan yang dimiliki masyarakat juga harus mendapatkan kepastian status kepemilikan melalui program Prona, “kejelasan status kepemilikan akan meningkatkan nilai lahan sehingga berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat,” ujar Plt Gubernur.

Selain itu, tambah Plt Gubernur, redistribusi tanah dengan HGU terlantar juga dapat dilakukan pemerintah dalam rangka reforma agraria.

Selain itu, acces reform dituturkan Rohidin, juga tak kalah penting agar masyarakat dapat mengakses tanah dan sumber daya yang ada disekitarnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sementara persoalan agraria, saat ini dihadapkan pada banyaknya konflik agraria yang terjadi baik antar pemerintah maupun anatara pemerintah dan korporasi. Alih fungsi lahan juga menjadi permasalahan kronis yang saat ini sedang dihadapi Bengkulu.

Plt Gubernur berharap, persoalan agraria dapat diselesaikan secara berkeadilan dan tidak menimbulkan korban.

“Asset reform, acces reform, persolan agraria harus kita selesaikan bersama-sama, ayo kita bangun komitmen yang kuat,” ujar Rohidin Mersyah

Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Danu Ismadi, target reforma agraria melalui kegiatan redistribusi tanah tahun 2018, sebanyak 10 ribu bidang tanah yang tersebar di 6 kabupaten.

Sementara legalisasi asset, Provinsi Bengkulu mendapat target pengukuran tanah sebanyak 105 ribu bidang tanah dan 85 ribu penerbitan sertifikat.
Bengkulu Tuan Rumah Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional

Bengkulu Tuan Rumah Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional


BENGKULU - Provinsi Bengkulu akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional yang akan digelar pada tanggal 8 hingga 10 Oktober mendatang.

Kegiatan ini rencannya akan dibuka secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tjahjo Kumolo, yang juga di ikuti oleh 1500 peserta yang terdiri dari Inspektorat baik Provinsi serta Kabupaten/Kota serta Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Sektretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti menyambut baik diselenggarakannya agenda ini di Provinsi Bengkulu. Menurutnya dengan menjadikan Bengkulu sebagai tuan rumah merupakan suatu langkah untuk mempromosikan Bengkulu kepada dunia luar.

“Ini suatu langkah yang baik ini dengan menjadikan Bengkulu sebagai tuan rumah, bukan hanya sekedar moment atau event belaka,” jelas Sektretaris Daerah Provinsi Bengkulu Nopian Andusti, saat membuka Rapat dalam rangka pelaksanaan Tuan Rumah Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional di Provinsi Bengkulu, Selasa (18/9).

Sekda Prov. Nopian Andusti juga menambahkan dampak yang ditumbulkan dapat lebih mempromosikan Provinsi Bengkulu, baik dari sisi pariwisata, kuliner maupun hal – hal yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi daerah.

“Kita harapkan dengan cara seperti ini banyak hal yang dapat kita ambil, tingkat hunian hotel bertambah, UKM dapat menjual produknya kepada 1500 tamu, ini suatu dampak yang luar biasa kepada masyarakat ,” terang Sekda Prov. Nopian Andusti.

Inspektur Provinsi Bengkulu Massa Siahaan mengungkapkan agenda Rapat Pemutakhiran Data Pengawasan Tingkat Nasional yang hanya tersisa waktu 1 bulan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

“Kita akan serius melakukan koordinasi, secara teknis dalam rapat ini nanti akan kita tayangkan hal – hal yang akan kita laksanakan dalam agenda nasional ini,” jelas Massa Siahaan.